sumutbisa.online, Dairi – Arus kritik terhadap efektivitas penggunaan anggaran daerah di Kabupaten Dairi terus mengemuka. Aktivis mahasiswa menilai sejumlah kebijakan pemerintahan di bawah kepemimpinan Bupati Vickner Sinaga belum mampu menjawab persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat.
Aktivis mahasiswa Dairi, Arifatullah Manik, mengungkapkan kekecewaannya terhadap pola pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dinilai tidak tepat sasaran. Menurutnya, pemerintah daerah cenderung menghabiskan anggaran untuk kegiatan seremonial serta perjalanan dinas ke luar daerah tanpa disertai terobosan pembangunan yang nyata.
“Anggaran terus digunakan untuk berbagai kegiatan dan perjalanan dinas, tetapi masyarakat belum melihat hasil konkret bagi kemajuan Kabupaten Dairi,” tegas Arifatullah, Senin (8/3/2026).
Ia juga menyoroti pola komunikasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi yang dinilai lebih menonjolkan aspek pencitraan dibandingkan realisasi program di lapangan. Sementara itu, sejumlah persoalan krusial di daerah yang dikenal sebagai Bumi Sulang Silima masih menjadi perhatian.
Beberapa persoalan yang disoroti antara lain:
Ketimpangan pendidikan, yakni kesenjangan fasilitas dan mutu pendidikan di desa-desa tertinggal.
Layanan kesehatan, yaitu kualitas pelayanan publik yang dinilai belum maksimal dirasakan masyarakat.
Stagnasi ekonomi, yaitu peningkatan pendapatan daerah yang dinilai masih berjalan lambat.
Menurut Arifatullah, kondisi tersebut menjadi ironi ketika pemerintah daerah terlihat sibuk dengan agenda di luar daerah, sementara berbagai keterbatasan masih dirasakan masyarakat di Kabupaten Dairi.
Sebagai bentuk tanggung jawab moral, pihak mahasiswa juga mendesak aparat pengawas dan penegak hukum untuk melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan anggaran selama masa kepemimpinan Bupati Vickner Sinaga.
Audit tersebut diharapkan difokuskan pada pos anggaran perjalanan dinas serta berbagai kegiatan seremonial yang dinilai berpotensi membebani keuangan daerah.
“Kami meminta aparat berwenang untuk mengaudit secara terbuka seluruh anggaran yang digunakan oleh Bupati Dairi. Publik berhak mengetahui apakah penggunaan APBD tersebut benar-benar untuk kepentingan rakyat atau justru hanya menghabiskan anggaran tanpa hasil yang jelas,” pungkasnya.
Mahasiswa menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip yang tidak bisa ditawar. Setiap penggunaan anggaran daerah harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka demi mendorong kesejahteraan masyarakat serta pembangunan Kabupaten Dairi yang lebih baik. (medanbisnisdaily.com)
Leave a Reply