sumutbisa.online, Tapteng – Pendataan jaminan hidup (jadup) bagi korban banjir bandang di Tapanuli Tengah (Tapteng) hingga kini belum sepenuhnya tuntas. Sejumlah warga terdampak mengaku belum terdaftar sebagai penerima bantuan, meski bencana telah terjadi sejak akhir 2025.Pendataan jaminan hidup (jadup) bagi korban banjir bandang di Tapanuli Tengah (Tapteng) hingga kini belum sepenuhnya tuntas. Sejumlah warga terdampak mengaku belum terdaftar sebagai penerima bantuan, meski bencana telah terjadi sejak akhir 2025.
Bupati Tapteng, Masinton Pasaribu, menyampaikan bahwa penyaluran bantuan jadup saat ini telah memasuki tahap kedua dari Kementerian Sosial.
“Bantuan tahap kedua akan dibagikan pada Kamis, 16 April 2026, dan seluruhnya dicairkan melalui PT Pos Indonesia,” ujar Masinton, Senin (13/4/2026).
Ia menjelaskan, penyaluran dilakukan berdasarkan data usulan by name by address. Sementara untuk tahap ketiga, bantuan akan kembali disalurkan setelah proses verifikasi data selesai dilakukan.
Pernyataan tersebut sekaligus menjawab keluhan warga yang hingga kini belum menerima bantuan jadup. Warga Kelurahan Sibulan Indah menjadi salah satu yang paling terdampak dan mengaku belum tersentuh bantuan.
Rusda Sitompul (67) mengungkapkan kesulitannya sejak bencana banjir bandang pada 25 November 2025 lalu. Ia bahkan menyebut nama Prabowo Subianto, Bobby Nasution, dan Bupati Masinton Pasaribu dalam harapannya agar segera mendapat perhatian.
“Kami minta tolong dengan sangat. Kami sudah mengalami kerusakan, tapi sampai sekarang belum ada bantuan,” ujarnya.
Rusda mengaku sempat mengungsi selama empat hari empat malam di masjid tanpa bantuan logistik yang memadai.
Hal senada disampaikan Rosmayanti Pasaribu (51). Ia mengaku telah berulang kali mencoba mengurus pendataan, namun belum membuahkan hasil.
“Tolong kami Pak Bupati. Kami sudah ke kepling, lurah, hingga camat, tapi tidak juga didata,” katanya.
Sementara itu, Suarman Panjaitan (52) menyebut sebagian warga di Sibulan Indah memang ada yang terdaftar di Dinas Sosial dan BPBD, namun tidak semua korban mendapatkan bantuan.
“Jangan sampai data tumpang tindih. Kenapa tidak semua warga terdampak banjir mendapat jadup,” ujarnya.
Pemerintah daerah diharapkan segera menuntaskan persoalan pendataan agar bantuan dapat disalurkan secara merata kepada seluruh korban terdampak. (medanbisnisdaily.com)
