sumutbisa.online, Medan – Tepat di Hari Buruh Nasional (May Day) puluhan mahasiswa yang tergabung di GMNI Sumut menggelar aksi di depan Kantor DPRD Sumut, Jumat (1/5). Dalam aksi ini, para mahasiswa menyuarakan 12 tuntutan kepada pemerintah pusat maupun daerah.
Ini 12 tuntutan GMNI Sumut saat menggelar aksi di depan Kantor DPRD Sumut.
Mendesak pemerintah daerah/pusat membentuk dewan kesejahteraan buruh
Mendesak pemerintah membentuk satuan tugas pemutusan hubungan kerja
Menghapus praktik outsourcing
Mendesak pemerintah untuk ratifikasi Konvensi ILO 188 tentang pekerjaan dalam penangkapan ikan
Mendesak pemerintah untuk menetapkan upag minimum sejalan dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi
Mendesak pemerintah untuk merumuskan dan mengesahkan Perda pekerja rumahan
Mendesak pemerintah untuk mengharmonisasi regulasi penempatan awak kapal perikanan migran
Mendesak pemerintah untuk memonitoring pekerja PKWT yang melampaui batas masa kerja
Evaluasi sistem pendidikan di Sumut
Mencabut edaran kementerian pendidikan nomor 02 tahun 2026 tentang penyesuaian penyelenggaraan kegiatan akademik di perguruan tinggi
Mengesahkan RUU Sisdiknas
Evaluasi tata kelola MBG
“Kesejahteraan buruh dan akses Pendidikan adalah fondasi kemanusiaan yang sedang dimodifikasi oleh kepentingan oligarki kapitalisme,” tegas Kordinasi Lapangan Tama Putra.
Tama juga mengungkapkan bahwa banyak pekerja-pekerja saat ini yang tidak tahu bagaimana nasib kedepan dan masih banyak pekerja yang tidak tahu nasib anaknya di sektor Pendidikan.
“Sudah 1 tahun beliau (Presiden RI) belum bentuk dewan kesejahteraan buruh nasional. Ini merupakan bentuk ingkar janji. Karena sudah 1 tahun belum dilakukan,” tegasnya. (wol/ryp/d2)
