sumutbisa.online, Samosir – Polemik pengadaan mobil dinas mewah untuk Bupati Samosir semakin menjadi sorotan. Kendaraan yang disebut bernilai Rp 3,1 miliar itu hingga kini belum terlihat digunakan dalam aktivitas resmi pemerintahan.
Pegiat antikorupsi, Dian P Sinaga, mendesak BPK RI segera melakukan audit menyeluruh terhadap pengadaan tersebut. Menurutnya, besarnya anggaran harus diiringi transparansi dan akuntabilitas.
“Nilainya tidak kecil, Rp 3,1 miliar. Publik berhak tahu keberadaan mobil itu. Kalau memang sudah dibeli, di mana unitnya? Jika belum, bagaimana proses pengadaannya?” ujarnya, Selasa (28/4/2026).
Ia menilai, ketidakjelasan ini berpotensi memunculkan dugaan penyimpangan anggaran, termasuk kemungkinan pengadaan yang tidak sesuai prosedur. Karena itu, audit independen dinilai penting untuk memastikan tidak ada pelanggaran dalam penggunaan keuangan daerah.
Dian juga meminta DPRD Samosir menjalankan fungsi pengawasan dengan memanggil OPD terkait guna memberikan penjelasan resmi kepada publik. Menurutnya, persoalan ini bukan sekadar kendaraan dinas, tetapi menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Sorotan serupa datang dari masyarakat yang mempertanyakan mengapa mobil dinas bernilai miliaran rupiah tersebut belum pernah terlihat digunakan oleh Bupati dalam kegiatan kedinasan.
Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Kabupaten Samosir belum memberikan keterangan resmi terkait status pengadaan maupun keberadaan mobil dinas tersebut.
Diketahui, pengadaan mobil dinas mewah Bupati Samosir dianggarkan pada PAPBD Tahun Anggaran 2025. Rencana tersebut sebelumnya juga sempat menuai reaksi masyarakat hingga berujung aksi demonstrasi di Kantor Bupati Samosir.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir, Marudut Tua Sitinjak yang dikonfirmasi terkait keberadaan mobil dinas tersebut belum memberikan tanggapan hingga berita ini dipublikasikan. (medanbisnisdaily.com)
