sumutbisa.online, Medan – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan, Robi Barus, menegaskan penolakan terhadap wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang tidak lagi dilaksanakan secara langsung oleh rakyat dan dikembalikan kepada DPRD. Menurutnya, wacana tersebut merupakan bentuk kemunduran demokrasi sekaligus perampasan hak pilih rakyat.
Robi Barus menilai, pelaksanaan Pilkada secara langsung merupakan hasil perjuangan panjang rakyat Indonesia dalam menegakkan demokrasi. Oleh karena itu, PDI Perjuangan (PDIP) secara tegas menolak segala bentuk upaya yang menghilangkan hak rakyat dalam menentukan pemimpinnya.
“Wacana Pilkada dipilih oleh DPRD merupakan kemunduran demokrasi, merampas hak pilih rakyat. Sikap PDIP tegas, kami menolak segala hal yang mengkerdilkan nilai-nilai demokrasi di negeri ini,” ungkap Robi Barus kepada sejumlah awak media, Jumat (9/1).
Ia menegaskan, tidak ada alasan yang dapat dibenarkan untuk mengalihkan mekanisme Pilkada langsung kepada DPRD, termasuk alasan efisiensi anggaran maupun alasan lainnya.
“Tidak ada alasan yang dapat membenarkan itu, termasuk soal besarnya anggaran dan alasan-alasan lainnya, sebab tidak ada hal yang lebih berharga dari menjaga nilai-nilai demokrasi bangsa dan memberikan kebebasan bagi rakyat dalam memilih pemimpinnya,” tegasnya.
Robi Barus juga mengingatkan bahwa rakyat Indonesia telah berjuang keras agar pemilihan presiden maupun kepala daerah dilakukan secara langsung oleh rakyat, bukan melalui DPR maupun DPRD.
“Perjuangan itu harus kita ingat dan kita hargai, semua itu tidak lain hanya untuk memperjuangkan hak rakyat dalam memilih pemimpinnya. Rakyat punya hak untuk memilih wakil rakyat, rakyat juga punya hak memilih pemimpinnya, baik itu pemimpin negara maupun pemimpin di daerah. Jangan rampas hak rakyat dengan alasan apapun, biarkan rakyat merdeka dengan pilihannya,” katanya.
Menanggapi anggapan bahwa banyak kepala daerah hasil Pilkada langsung terjerat kasus korupsi, Robi Barus menegaskan tidak ada jaminan kepala daerah yang dipilih oleh DPRD akan terbebas dari praktik serupa.
“Kalau ada tikus di lumbung padi, tikusnya yang kita bunuh, bukan lumbung padinya yang kita bakar. Intinya memang tidak ada kebijakan yang sempurna, tetapi tidak ada kesalahan yang lebih besar dari merampas hak rakyat,” pungkasnya. (wol/mrz/d2)
Leave a Reply