sumutbisa.online, Jakarta – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mencatat sebanyak 2.752 Warga Negara Indonesia (WNI) yang keluar dari sindikat penipuan daring atau scamming online di Kamboja, melaporkan ingin kembali ke Tanah Air.
Berdasarkan catatan KBRI Phnom Penh, jumlah tersebut mengalami penambahan sejak dua pekan terakhir lonjakan laporan WNI. Duta Besar RI untuk Kamboja, Santo Darmosumarto, mengatakan sejumlah WNI yang melapor sudah kembali ke Indonesia secara mandiri.
Namun, jumlah tersebut dianggap tidak sebanding dengan masyarakat yang ingin dibantu pemerintah memproses kepulangan mereka.
“Dari 2.752 WNI yang melapor, sebagian sudah kembali ke Indonesia, namun jumlahnya masih relatif kecil,” kata Santo dalam keterangannya, dikutip di Jakarta, Jumat (30/1).
Sementara itu, KBRI Phnom Penh sudah melakukan asesmen terhadap setengah dari 2.752 laporan WNI yang minta dipulangkan ke Tanah Air. Pihaknya juga memastikan dari seluruh laporan, tidak ada satupun yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
“Sekitar 50 persen dari total laporan telah dilakukan asesmen, dan sampai saat ini, tidak ada WNI yang terindikasi sebagai korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO),” tulis KBRI Phnom Penh.
Lebih lanjut, KBRI Phnom Penh berusaha mempercepat proses penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) bagi WNI yang tidak memiliki paspor. Langkah ini juga didukung oleh tim perbantuan teknis kedua dari Ditjen Imigrasi yang tiba di Phnom Penh pada Rabu (28/1) malam.
“KBRI Phnom Penh juga terus berkoordinasi dengan otoritas Kamboja untuk mengupayakan keringanan bagi denda keimigrasian para WNI yang overstay. Berkat upaya ini, hampir 800 WNI telah diberikan keringanan hukuman, dan diminta otoritas Kamboja untuk segera mengatur perjalanan pulang,” jelasnya.
Di sisi lain, KBRI Phnom Penh mengimbau kepada WNI yang sudah memiliki SPLP serta mendapat keringanan sanksi imigrasi untuk segera membeli tiket dan memproses kepulangannya masing-masing. Pasalnya, jumlah WNI yang melapor ingin kembali ke Tanah Air diperkirakan akan terus bertambah, namun kapasitas tempat terbatas.
“KBRI Phnom Penh memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan, serta memfasilitasi perawatan medis bagi WNI yang membutuhkan. Untuk kelancaran proses deportasi, KBRI mengimbau para WNI agar menjaga komunikasi dengan keluarga di Indonesia, terutama terkait dukungan biaya kepulangan,” tuturnya. (wol/lvz/inilah/d2)
Leave a Reply