sumutbisa.online, Medan – Memasuki satu tahun kepemimpinan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution, pengelolaan keuangan daerah dinilai masih jauh dari kata baik.
Berbagai program strategis dinilai tidak berjalan optimal, sementara arah kebijakan anggaran belum menunjukkan konsistensi.
Pengamat Anggaran, Elfanda Ananda, menilai sejak awal menjabat, tata kelola keuangan Pemprov Sumut cenderung dilakukan tanpa perencanaan matang.
“Dari berbagai pergeseran anggaran, itu menunjukkan kinerja pengelolaan keuangan yang tidak baik. Bisa dikatakan dikelola seenaknya,” ujar Elfanda kepada wartawan, di Medan, Senin (9/2).
Dia mengatakan sepanjang tahun 2025 tercatat terjadi tujuh kali pergeseran anggaran, yang dinilai mencerminkan lemahnya perencanaan fiskal pemerintah provinsi.
Elfanda menyoroti sejumlah program unggulan yang dinilai gagal memenuhi ekspektasi publik. Salah satunya adalah program Universal Health Coverage (UHC) dan pelayanan kesehatan gratis.
Menurutnya, program tersebut lebih banyak dibebankan kepada pemerintah kabupaten dan kota.
“Di lapangan, justru kabupaten-kota yang didesak. Padahal kewenangan provinsi terbatas. Ini menunjukkan lemahnya koordinasi,” katanya.
Selain itu, dana bagi hasil yang merupakan hak daerah kabupaten/kota, disebut kerap diposisikan seolah-olah sebagai bentuk “kebaikan” dari pemerintah provinsi.
“Padahal itu hak mereka. Bukan hadiah,” tegas Elfanda.
Dalam bidang pendidikan gratis, penanganan bencana, hingga pembangunan infrastruktur, Pemprov Sumut juga dinilai terlalu ambisius di tengah keterbatasan fiskal.
“Jangan bermuluk-muluk. Kemampuan keuangan kita terbatas, tapi janji politik terlalu banyak,” ujarnya.
Ia menilai pembangunan infrastruktur yang membutuhkan anggaran besar seharusnya dibarengi dengan tata kelola yang kuat. Jika tidak, berpotensi memicu persoalan hukum di kemudian hari.
PAD Digenjot, Ekonomi Tak Tumbuh Seimbang
Elfanda juga mengkritik kebijakan pemerintah yang terlalu fokus mengejar Pendapatan Asli Daerah (PAD), tanpa diiringi stimulus ekonomi bagi masyarakat.
“Masyarakat dikejar-kejar pajak, tapi ekonominya tidak didorong. Ini tidak seimbang,” katanya.
Menurutnya, peningkatan penerimaan pajak seharusnya dibarengi dengan penguatan ekonomi rakyat, bukan tekanan sepihak.
Selain perencanaan yang lemah, persoalan transparansi dan akuntabilitas juga menjadi sorotan. Elfanda menilai masih banyak proses pengelolaan keuangan daerah yang tertutup.
“Harus terbuka kepada publik. Jangan ada yang ditutup-tutupi atau dimanipulasi,” ujarnya.
Ia mengingatkan, kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang pernah terjadi di Sumut harus menjadi pelajaran penting agar tidak terulang.
“Kalau tata kelola tidak dibenahi, risiko penyimpangan tetap besar,” katanya.
Memasuki tahun kedua kepemimpinan Bobby Nasution, Elfanda menegaskan Pemprov Sumut tidak lagi punya alasan untuk berjalan tanpa arah.
“Kalau satu tahun pertama masih carut-marut, tahun kedua ini harus mulai berbenah serius,” ujarnya.
Ia menyarankan pemerintah provinsi memperkuat perencanaan anggaran, meningkatkan komunikasi dengan kabupaten/kota, serta membuka ruang dialog dengan publik dan para ahli.
“Perbaikan harus dimulai dari transparansi, akuntabilitas, dan konsistensi kebijakan,” pungkasnya. (wol/man/d1)
Leave a Reply