sumutbisa.online, Medan – Lebih setahun dipimpin Bobby Nasution sebagai Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) angka kemiskinan kembali menjadi perhatian.
Berdasarkan rilis resmi Badan Pusat Statistik Sumatera Utara periode September 2025 yang dipaparkan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut, jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 1.280.000 jiwa dari total 15.785.000 penduduk.
Kepala Bidang Statistik Sektoral Kominfo Sumut, Ika Hardina, menegaskan bahwa data tersebut merupakan rilis resmi BPS yang terbit dua kali setahun.
“Sebagai wali data, kami menyampaikan statistik kemiskinan berdasarkan rilis resmi BPS Sumatera Utara. Data ini terbit setiap Maret dan September dan menjadi dasar penting dalam perencanaan pembangunan daerah,” ujar Ika dalam temu pers di Kantor Gubernur Sumut, Kamis (26/2).
Secara persentase, tingkat kemiskinan Sumut pada September 2025 berada di angka 7,24 persen, lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional sebesar 8,25 persen. Namun jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, justru terjadi kenaikan.
Pada September 2024, angka kemiskinan tercatat 7,19 persen. Artinya, dalam satu tahun terjadi kenaikan 0,05 persen. Kenaikan ini memang terlihat tipis, tetapi menjadi catatan serius karena menunjukkan belum adanya tren penurunan yang konsisten.
“Kalau dibandingkan September 2024 yang 7,19 persen, memang ada kenaikan menjadi 7,24 persen di September 2025. Ini tentu menjadi evaluasi bagi kita semua,” kata Ika.
Ia menambahkan, secara jumlah absolut, Sumut memang termasuk provinsi dengan angka penduduk miskin terbesar di Indonesia. Namun hal itu dinilai sejalan dengan besarnya populasi Sumut yang menempati urutan keempat nasional setelah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.
“Kalau dilihat jumlah absolutnya memang besar. Tetapi ini linear dengan jumlah penduduk Sumatera Utara yang juga besar, sama seperti provinsi berpenduduk padat lainnya,” jelasnya.
Meski demikian, publik tentu mempertanyakan efektivitas berbagai program penanggulangan kemiskinan yang telah digulirkan. Dengan jumlah 1,28 juta jiwa penduduk miskin, stagnasi bahkan kenaikan tipis ini menunjukkan bahwa intervensi kebijakan belum sepenuhnya berdampak signifikan.
Dalam peringkat nasional, Sumut berada di posisi ke-17 terendah dari 38 provinsi. Artinya tidak masuk dalam 10 provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi. Namun posisi tersebut juga belum mencerminkan capaian yang progresif.
“Persentase kemiskinan kita masih di bawah rata-rata nasional. Tetapi tentu target kita bukan sekadar di bawah rata-rata, melainkan bagaimana angkanya bisa terus turun,” tegas Ika.
Di tingkat kabupaten/kota, Kota Medan tercatat sebagai daerah dengan jumlah penduduk miskin terbanyak, disusul Langkat, Deli Serdang, dan Simalungun. Sementara dari sisi persentase, wilayah kepulauan dan pesisir seperti Nias Barat, Nias Utara, Nias Selatan, Gunung Sitoli, serta Tapanuli Tengah mencatat angka tertinggi.
Menurut Ika, distribusi tersebut juga berkorelasi dengan jumlah penduduk masing-masing daerah.
“Daerah dengan populasi besar tentu jumlah penduduk miskinnya relatif lebih banyak. Tetapi untuk persentase, memang kawasan kepulauan dan pesisir masih menjadi perhatian,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa data statistik memang tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi sosial masyarakat secara detail, namun tetap menjadi pijakan utama dalam merumuskan kebijakan.
“Angka statistik tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi di lapangan. Namun ini menjadi dasar penting bagi pemerintah daerah untuk merancang program yang lebih tepat sasaran,” katanya.
Ika berharap pada rilis Maret 2026 mendatang akan terlihat tren penurunan yang lebih nyata.
“Kami tentu berharap rilis berikutnya menunjukkan penurunan yang signifikan. Data ini menjadi alarm sekaligus bahan evaluasi bagi seluruh pemangku kepentingan,” pungkasnya. (wol/man/d2)
Leave a Reply